Makassar, IDN Times Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ikut mengawal penerapan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2020. Perwali yang diterbitkan pada 6 Juli 2020 itu memuat panduan terbaru tentang percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombe Ibrahim Tompo menyebut, sebanyak 2300 personel disiapkan untuk membantu Pemkot menertibkan masyarakat agar mematuhi anjuran perwali. Salah satu isi Perwali adalah kewajiban surat keterangan bebas COVID-19 bagi masyarakat yang ingin masuk dan keluar kota Makassar.
“Ada nanti yang mendisiplinkan masyarakat di lapangan, ada juga nanti di perbatasan-perbatasan, ada juga di area-area publik. Nanti secara rinci tergantung kondisi lingkungan saat itu,” kata Ibrahim kepada jurnalis di Makassar, Sabtu (11/7/2020)
Pelaksanaan perwali direncakan akhir pekan ini
Pemberlakuan pembatasan pergerakan lintas antar daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mundur dari rencana semula, Sabtu, 11 Juli 2020. Saat diterapkan, orang yang masuk dan keluar Makassar wajib punya surat keterangan bebas COVID-19.
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan penerapannya diundur sehari, sehingga akan mulai diterapkan pada Minggu 12 Juli 2020. Pemkot memilih mengundurnya demi persiapan teknis.
“Kita undur dan menjadi hari Minggu untuk mematangkan persiapan seluruh petugas terkait,” kata Rudy di Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (10/7/2020).