Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku menyesal asuransi aset atau barang milik negara (BMN) hingga kini belum terealisasi. Pasalnya, sejumlah aset negara yang rusak saat aksi demonstrasi sejak pekan lalu belum dijaminkan. “Kami agak menyesal ada keterlambatan (asuransi BMN), karena memang sudah ada peraturan payung hukum. Saat ini sedang atau sudah direview OJK, tidak lama lagi kami bisa menandatangani perjanjian dengan asosiasi asuransi,” ujar Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmawata di Jakarta, Jumat (4/10).
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kemenkeu Menyesal Terlambat Asuransikan Aset Negara” , https://katadata.co.id/berita/2019/10/05/kemenkeu-menyesal-terlambat-asuransikan-aset-negara
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Isa menjelaskan, asuransi barang milik negara cukup komprehensif, tak hanya mencakup risiko kebakaran dan kerusuhan. “Barang milik negara yang dimakan rayap juga insyaAllah juga akan diganti,” kata dia.
Aset negara yang rusak banyak., seperti pagar DPR itu rusak harus dicatat dan ada prosedurnya harus dihapus jika rusak. Belum bisa disebutkan jumlahnya berapa dan apa saja,” terang dia. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengasuransikan 1.862 bangunan yang merupakan barang milik negara. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Encep Sudarwan menjelaskan peresmian asuransi ini akan dilakukan pada Agustus dan pelaksanaanya dilakukan pada September 2019. Tahun depan rencananya asuransi ini akan bertambah untuk bangunan di 40 kementerian dan lembaga negara lainnya. Tujuannya, untuk melindungi barang negara, terutama gedung, agar memiliki jaminan ketika terjadi bencana
Jenis bencana yang akan di-cover adalah kebakaran, bajir, kejatuhan barang dari atas, gempa bumi, dan longsor. Seluruh jenis risiko tersebut sudah dicakup oleh satu polis asuransi yang akan menjamin aset negara. “Kami sudah hitung, kalau dalam satu paket justru lebih murah dibanding jika dipisah menjadi satu polis untuk satu jenis risiko,” katanya. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah membentuk konsorsium yang terdiri dari 52 perusahaan asuransi umum dan enam perusahaan reasuransi. Konsorsium ini nantinya yang mengurus administrasi dan polis asuransinya. Program ABMN ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2019. Program ini diimplementasikan dalam tiga tahap.
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kemenkeu Menyesal Terlambat Asuransikan Aset Negara” , https://katadata.co.id/berita/2019/10/05/kemenkeu-menyesal-terlambat-asuransikan-aset-negara
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Lainnya
Wali Kota Makassar: Jangan Malu Dengan Budaya Lokal
Walikota Makassar,Mohammad Ramadhan Pomanto mengimbau generasi muda tidak lupa dengan sejarah serta kearifan lokal. Digitalisasi dan kemajuan zaman jangan menjauhkan genrasi dari budayanya.Hal ini diungkapkan Danny Pomanto, saat menjadi pembicara pada kegiatan Passion...
read moreRakernas XV Apeksi 2022 di Padang Resmi Dimulai, Wali Kota se-Indonesia Berkolaborasi Sikapi Isu Strategis Nasional
PADANG - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XV di Kota Padang selama 7-10 Agustus 2022 resmi dimulai dengan mengangkat tema "Kota Kita Bangkit, yang Maju yang Bersinergi". Event akbar yang diikuti 98 Wali Kota...
read moreRangkaian Agenda Rakernas XV Apeksi 2022 di Padang
PADANG (6/8/2022) - Sebanyak 93 wali kota se-Indonesia menyatakan akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XV yang akan diselenggarakan di Kota Padang pada 7-10 Agustus 2022. Menurut rencana, Rakernas Apeksi...
read more:: TPP 40 SKPD Makassar Terancam Ditahan Buntut Realisasi APBD di Bawah 40%
Makassar - Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN di 40 SKPD lingkup Pemkot Makassar terancam ditahan. Kebijakan ini buntut realisasi APBD di perangkat daerah tersebut masih rendah atau di bawah target 40 persen.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset...
read more:: Tata Cara Lelang Kendaraan BPKAD Kota Makassar
BPKA- Tata cara alur lelang kendaraan Bpkad Kota Makassar, peserta membuat akun di website www.lelang.go.id, berikut alurnya 1. Masuk ke website www.lelang.go.id 2. Apabila sudah punya akun, klik Masuk, apabila belum punya akun klik Daftar 3. apabila sudah masuk di...
read more